![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pendampingan kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Katingan ke Jakarta guna memperjuangkan pembiayaan jalan strategis.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi bersama Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Anshari mendampingi Bupati Katingan Saiful dalam agenda konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI beberapa waktu lalu.
Fokus pembahasan adalah usulan peningkatan dan pembukaan dua ruas jalan prioritas di Kabupaten Katingan agar dapat didanai melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI, termasuk anggota Komisi IV Bambang Purwanto yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan urgensi kebutuhan infrastruktur daerah sekaligus menjajaki dukungan program pusat.
“Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan dalam rangka konsultasi dan silaturahmi. Ini bagian dari upaya agar peluang program pemerintah pusat bisa diakses daerah, mengingat keterbatasan anggaran di kabupaten/kota,” kata Junaidi.
Dua ruas jalan yang diperjuangkan memiliki total panjang sekitar 176 kilometer. Pertama, pembukaan akses Pegatan menuju Katingan Kuala sepanjang kurang lebih 94 kilometer.
Ruas tersebut dinilai vital karena menjadi jalur menuju kawasan lumbung pangan dan mendukung pengembangan food estate di Katingan Kuala.
Kedua, peningkatan jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Melawi, sepanjang sekitar 82 kilometer.
Akses ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lintas provinsi.
Junaidi menegaskan DPRD Kalteng berkomitmen membuka ruang koordinasi bagi seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah yang membutuhkan pendampingan ke DPR RI maupun kementerian teknis.
Selain infrastruktur, pihaknya juga menyebut telah memfasilitasi kelompok usaha pengusaha unggas Kalteng untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mengakses program bantuan pusat.
“Kami siap mendampingi kepala daerah yang ingin memperjuangkan program ke tingkat pusat, baik ke DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, maupun kementerian lainnya, demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (dam)
