BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk terus berinovasi dan menjadi inspirasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025, yang digelar di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Ia mengingatkan bahwa setelah 29 tahun pelaksanaan otonomi daerah, momen ini menjadi saat yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah [itu ada]. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” tegas Bima.
Lebih lanjut, Wamendagri menyampaikan bahwa meskipun banyak daerah yang menunjukkan capaian yang membanggakan, masih ada daerah yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif, serta kemampuan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menciptakan kemudahan berusaha. “Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang [harus] jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif [dengan] membangun kerja sama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta menguatkan pentahelix, [dan] berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Bima Arya juga mengingatkan bahwa peran pemerintah pusat bukan hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai mitra strategis daerah. Sistem pemerintahan Indonesia, menurutnya, adalah sistem kesatuan yang menitikberatkan pada kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ujarnya.
Menanggapi tantangan otonomi daerah di masa depan, Bima Arya menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi daerah, serta penyederhanaan regulasi yang dapat mempermudah pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyarankan efisiensi dan keselarasan antara program strategis nasional dengan kebutuhan daerah. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menurutnya dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan daerah.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegas Bima.
Selain itu, Bima juga mengajak seluruh kepala daerah dan perangkatnya untuk lebih dekat dengan masyarakat, merasakan langsung keresahan warga, dan tidak hanya hadir saat momentum politik seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Peringatan Hari Otda XXIX juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik.
Untuk kategori provinsi, penghargaan diterima oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Kota yang menerima penghargaan antara lain Kota Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta.
Upacara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Masud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Wagub Jabar Erwan Setiawan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, serta bupati, wali kota, dan sekretaris daerah dari sejumlah daerah penerima penghargaan. Peserta upacara juga berasal dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Balikpapan. (Red/Adv)
