PALANGKA RAYA — Kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, belum lama ini, bertempat di Aula Pertemuan Lantai 4 Gedung BI. Tema yang diangkat adalah “Batang Gawi, Bersama Pertanian Kalteng Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional”.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah tahun 2025 diprediksi tumbuh melambat, seiring turunnya ekspor dan perlambatan sektor konstruksi. Hal ini disebutnya sebagai konsekuensi dari dinamika eksternal yang cukup menekan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 diperkirakan melambat, terutama akibat penurunan ekspor dan perlambatan di sektor konstruksi,” ucapnya, belum lama ini.
Yuliansah menjelaskan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan meningkat karena naiknya permintaan terhadap emas, namun tetap dalam kisaran target nasional. Menurutnya, ketersediaan bahan pokok menjadi penentu utama dalam pengendalian inflasi di daerah.
Ia menambahkan, langkah strategis BI dalam pengendalian inflasi mencakup program peningkatan produksi komoditas strategis dan penguatan sektor pertanian. Program-program tersebut dinilai mampu menstabilkan harga dan memperkuat daya beli masyarakat.
Dalam paparannya, Yuliansah juga menyebut pentingnya pengembangan industri hilir seperti pengolahan CPO dan pembangunan Kawasan Industri di Kalimantan Tengah sebagai sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif. Hal ini hanya akan tercapai dengan dukungan investasi dan kebijakan yang tepat.
“Agar sektor ini tumbuh optimal, perlu penguatan iklim investasi, penyempurnaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen sesuai hasil RDG pada 22–23 April 2025, sebagai langkah stabilisasi ekonomi. Stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas Bank Indonesia.
Tak hanya itu, BI juga terus memperluas kebijakan insentif dan digitalisasi sistem pembayaran sejak 1 April 2025. “Digitalisasi ini penting untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan memperluas akses keuangan,” tandas Yuliansah. (Red/Adv)
