PALANGKARAYA – Bertempat di Aquarius Boutique Hotel, Selasa (20/5/2025) kemarin, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melangsungkan Konsultasi Publik II dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Acara ini dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemangku kebijakan, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo, menyampaikan bahwa inisiatif penyusunan Raperda ini merupakan tanggapan terhadap dampak buruk karhutla yang terus berulang.
“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan berkorelasi erat dengan upaya meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) dan indeks tutupan lahan (IKL),” ujarnya..
Ia menyoroti insiden besar karhutla yang sempat melanda Palangka Raya dalam kurun waktu beberapa tahun lalu. Meski situasi relatif membaik, diperlukan penguatan hukum agar upaya pencegahan berjalan konsisten dan terstruktur.
Andjar menambahkan bahwa strategi ke depan tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, namun juga aspek budaya dan sosial kemasyarakatan.
“Upaya pengendalian karhutla ini perlu diperkuat secara legal melalui peraturan daerah yang mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menggalang sinergi dan kolaborasi lintas sektor, agar substansi Raperda benar-benar menyentuh akar permasalahan.
“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kita optimis Raperda ini akan relevan dan tepat sasaran,” tandas Andjar. (Red/Adv)
