PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) serta bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase sepanjang Jalan RTA Milono.
Aksi ini dimulai dari kawasan Bundaran Kecil hingga arah Surung dengan melibatkan puluhan personel Satpol PP. Penertiban dilaksanakan setelah sebelumnya diberikan surat peringatan disertai tenggat waktu tujuh hari kepada para pedagang untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto menyebutkan bahwa sebagian besar pedagang sudah kooperatif dan melakukan pembongkaran secara sukarela.
“Sekitar 70 persen pedagang sudah melakukan pembongkaran sendiri. Ini kami apresiasi sebagai bentuk kesadaran dan dukungan terhadap penataan kota,” ujarnya, Senin (23/06/2025).
Meski begitu, masih terdapat beberapa lapak yang belum dibongkar sehingga petugas harus turun langsung melakukan pembongkaran guna mengembalikan fungsi saluran air.
Berlianto menegaskan pentingnya menjaga keberadaan drainase karena perannya sangat vital dalam mencegah banjir saat musim penghujan.
“Drainase ini dibangun dari uang pajak masyarakat. Maka penting bagi kita semua untuk menjaganya agar tetap berfungsi maksimal, bukan malah digunakan untuk berdagang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, serta tetap menjunjung asas keadilan dan ketertiban umum.
Masyarakat juga diajak untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan tidak menggunakan fasilitas umum secara sembarangan.
“Penataan ini bertujuan menciptakan kota yang lebih bersih, tertib, dan nyaman. Mari bersama kita jaga ruang publik agar Palangka Raya semakin keren dan tertata,” tandas Berlianto. (Red/Adv)
