PALANGKARAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, kepada Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, di Gedung BPK RI Perwakilan Kalteng, Rabu (25/6/2025) kemarin.
Turut hadir dalam penyerahan tersebut Wakil Ketua DPRD Barsel Ideham, Plh. Sekda Barsel Ita Minarni, Inspektur Daerah Yuristianti Yudha, dan Kepala BPKAD Barsel Akhmad Akmal Husein.
Bupati Barsel menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas dukungan serta arahan dari BPK, sehingga Pemkab Barsel berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah.
“Sejak LKPD unaudited kami serahkan pada akhir April, komunikasi intensif antara tim BPK dan jajaran BPKAD serta Inspektorat berjalan sangat baik,” ujar Eddy Raya.
Capaian ini terasa istimewa, lanjutnya, karena diraih pada tahun pertama dirinya menjabat kembali bersama Wakil Bupati untuk masa bakti 2025–2030.
Ia menekankan bahwa rekomendasi dari BPK akan dijadikan dasar untuk memperbaiki serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Dodik Achmad Akbar menjelaskan bahwa opini WTP diberikan karena LKPD disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki pengendalian intern yang memadai, serta mematuhi regulasi perundang-undangan.
“Ini bentuk komitmen bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah,” ucap Dodik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Barsel Ideham berharap agar capaian ini tidak sekadar menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kinerja pengelolaan APBD.
“Sinergi yang sudah baik ini harus dijaga untuk peningkatan di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah,” tandas Ideham. (Red/Adv)
