HEADLINEPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Pemerintah Kalteng Genjot Internet Pedalaman, 500 Perangkat Tambahan Diusulkan

×

Pemerintah Kalteng Genjot Internet Pedalaman, 500 Perangkat Tambahan Diusulkan

Sebarkan artikel ini
Kegiatan rapat Diskominfo se-Kalteng terkait Penyediaan Sarana Internet yang dipimpin oleh Plt Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperluas jangkauan internet di wilayah pelosok melalui program prioritas HUMA BETANG.

Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah penyediaan perangkat internet berbasis teknologi Starlink di desa-desa yang masih mengalami kesulitan akses jaringan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa hingga 30 Juni 2025, sebanyak 202 desa/kelurahan sudah tersambung jaringan internet. Sementara itu, 18 perangkat belum aktif dan 149 perangkat lainnya masih dalam proses distribusi.

“Dengan program ini, diharapkan seluruh masyarakat, termasuk di pedalaman, dapat menikmati akses internet yang merata,” kata Rangga dalam rapat bersama jajaran Diskominfo se-Kalteng pada Selasa (1/7/2025).

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kalteng juga mengusulkan penambahan 500 perangkat internet Starlink melalui APBD Perubahan 2025. Perangkat tambahan tersebut akan dialokasikan untuk sekolah dan fasilitas layanan publik di desa dan kelurahan di seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga  Wamen P2MI Hadiri Rapimpurnas KNPI 2025, Disambut Hangat di Palangka Raya

376 Desa Masih Kesulitan Akses Internet

Merujuk pada data resmi Diskominfosantik per Mei 2025, tercatat 376 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah masuk dalam kategori blankspot. Wilayah ini tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota, mencakup 91 kecamatan.

Beberapa kabupaten dengan jumlah desa blankspot terbanyak antara lain:

  • Gunung Mas (50 desa);
  • Seruyan (55 desa);
  • Lamandau (45 desa);
  • Murung Raya (44 desa).

Adapun Kota Palangka Raya mencatatkan 11 kelurahan yang juga masih mengalami kesulitan sinyal.

Rangga menjelaskan, tahapan pelaksanaan program ini dimulai dari pendataan (Mei 2025), distribusi tahap pertama (Mei–Agustus), dilanjutkan dengan distribusi tahap kedua (September–Desember), serta monitoring pada tahun 2026.

Kendala Lapangan dan Perlu Dukungan Data Akurat

Kendala di lapangan tidak sedikit. Mulai dari akses jalan yang sulit, terbatasnya kendaraan, hingga penolakan bantuan perangkat di beberapa lokasi. Bahkan ada wilayah yang masih kekurangan SDM terlatih untuk mengoperasikan perangkat internet yang disediakan.

Baca Juga  APBD Perubahan 2025 Disepakati, Pemprov Kalteng Fokus Tangani Inflasi dan Stunting

“Data yang akurat sangat diperlukan agar bantuan perangkat benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rangga.

Untuk itu, Diskominfosantik Prov. Kalteng telah menyurati seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota guna menghimpun data fasilitas publik yang belum memiliki akses internet, termasuk Posyandu, sekolah, dan kantor desa.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan informasi dan transformasi digital di daerah. (red/adv)

+ posts