PALANGKARAYA – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palangkaraya terus menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi III, Jati Asmoro, menegaskan bahwa penguatan UMKM harus dilakukan secara konsisten dan tidak berhenti pada kegiatan simbolis semata.
Ia menilai bahwa langkah Pemerintah Kota dalam memperhatikan sektor UMKM sudah tepat, namun perlu diikuti dengan program jangka panjang dan pendampingan berkelanjutan.
“UMKM ini bukan sekadar urusan ekonomi, tapi menyentuh langsung aspek kesejahteraan masyarakat bawah,” kata Jati, Kamis (03/07/2025).
Menurutnya, pelatihan keterampilan usaha dan literasi keuangan masih sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, terutama yang baru merintis usaha.
Ia juga menekankan pentingnya membuka akses permodalan yang mudah dan adil, agar pelaku UMKM tidak terjebak pada praktik pinjaman informal berbunga tinggi.
“Selain itu, pelaku UMKM perlu dibantu dalam mengurus legalitas dan pemasaran digital agar bisa bersaing di era sekarang,” tuturnya.
Komisi III DPRD Kota Palangkaraya, kata Jati, mendorong agar OPD terkait bekerja lebih terstruktur dalam membina UMKM agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap UMKM juga bisa diperluas melalui belanja pemerintah daerah yang menyerap produk lokal.
Jati berharap peran aktif masyarakat dan komunitas lokal ikut menjadi bagian dalam memperkuat UMKM sebagai sektor vital di daerah.
“Kalau UMKM maju, maka rakyat kecil ikut sejahtera,” tandas Jati. (Red/Adv)
