PALANGKARAYA – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan dan berbasis data. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya.
“Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap pihak memiliki peran strategis yang harus dioptimalkan,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan atau oleh satu institusi saja. Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif dan perencanaan terintegrasi agar program penanggulangan lebih tepat sasaran.
Merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, ia menyebut bahwa upaya pengentasan kemiskinan wajib dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal. Ini, menurutnya, hanya dapat dicapai bila semua pihak berjalan dalam satu visi pembangunan.
Zaini juga mengingatkan pentingnya memahami konteks lokal dalam merumuskan solusi. Ia mengatakan bahwa karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis setiap wilayah tidak bisa disamakan, sehingga pendekatan harus bersifat spesifik dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Ia menekankan bahwa inovasi dan kecepatan menjadi kunci. Tidak boleh ada program yang hanya berakhir di atas kertas tanpa wujud implementasi yang konkret.
“Jangan sampai kebijakan hanya berhenti di tataran konsep atau rencana tanpa aksi nyata di lapangan,” imbuhnya.
Ia berharap rakor ini dapat menjadi momentum awal untuk menyusun langkah-langkah strategis yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Zaini juga menekankan perlunya evaluasi rutin terhadap program yang sudah berjalan agar terus relevan dengan tantangan zaman.
“Semoga hasil koordinasi ini mampu melahirkan kebijakan yang inklusif, efektif, dan menyentuh langsung akar persoalan,” tandas Zaini. (Red/Adv)
