PALANGKARAYA – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perizinan pembangunan perumahan di wilayah kota. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang muncul akibat lemahnya pengendalian dalam proses pengembangan sektor perumahan.
Menurutnya, pembangunan kawasan perumahan yang pesat harus tetap berada dalam koridor regulasi dan tidak boleh mengabaikan aspek tata ruang maupun dampak lingkungan sekitar.
“Pengawasan dan penanganan masalah terkait perumahan, termasuk perizinan pembangunan, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dengan serius,” ujarnya, Selasa (22/07/2025).
Sumadi menyebut bahwa banyak keluhan masyarakat bermunculan karena sejumlah perumahan dibangun tanpa memperhatikan infrastruktur pendukung dan akses publik yang memadai.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas pembangunan, namun juga pada kualitas tata kelola dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Menurutnya, pelanggaran terhadap tata ruang atau pembangunan tanpa izin yang sah bisa menimbulkan konflik sosial dan menyulitkan penataan kota di masa mendatang.
Komisi II DPRD, kata Sumadi, secara konsisten melakukan pengawasan dan mendorong dinas terkait agar selektif dalam memberikan izin pembangunan.
Ia menilai perlunya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap semua izin perumahan yang telah dikeluarkan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Sumadi juga mendorong pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan, terutama di lingkungan mereka masing-masing.
“Jika perizinan dilaksanakan dengan tertib, maka masyarakat akan merasa aman dan tata kota tetap berjalan sesuai rencana,” tandas Sumadi. (Red/Adv)
