BUNTOK – Bupati Barito Selatan, H. Eddy Raya Samsuri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Rakor ini dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta para kepala daerah se-Kalimantan Tengah. Data BMKG menyebutkan musim kemarau tahun ini bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi terutama di lahan gambut.
“Tugas utama KLHK dalam penanganan Karhutla mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025, termasuk pengendalian pelaksanaan tugas dari aspek lingkungan hidup,” ujar Hanif Faisol, Kamis (07/08/2025) kemarin.
Ia menambahkan KLHK juga aktif menegakkan hukum, memulihkan ekosistem, mengendalikan kebakaran lahan non-hutan, dan meningkatkan komunikasi publik terkait Karhutla.
Langkah preventif seperti pelarangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, pengaktifan satgas Karhutla, dan edukasi masyarakat agar tidak membakar lahan menjadi perhatian utama. Akademisi pun diajak untuk melakukan riset metode pembukaan lahan ramah lingkungan.
BPBD mencatat per 4 Agustus 2025, terdapat 1.317 hotspot di Kalteng dengan 326 kejadian karhutla membakar 451 hektare lahan. Meski pada 6 Agustus tidak ditemukan hotspot berkonfidensi tinggi, ada 11 hotspot tingkat sedang di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Peta sebaran menunjukkan mayoritas kebakaran terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, dan beberapa titik di lahan gambut kawasan konsesi. BMKG memprediksi tingkat kemudahan terbakar meningkat 8–9 Agustus 2025 di wilayah selatan dan tengah.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengingatkan risiko tinggi di wilayah gambut Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur. Ia mengajak semua pihak belajar dari karhutla 2015 dan 2019, dengan deteksi dini dan sinergi lintas sektor.
Bupati Eddy Raya Samsuri menyatakan dukungan penuh atas kebijakan pusat dan provinsi. “Kita ingin masyarakat Barito Selatan tetap beraktivitas tanpa terganggu kabut asap,” ujarnya.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan penyerahan bantuan peralatan pemadaman oleh Menteri LHK dan Kepala BNPB kepada Gubernur Kalteng. “Kerja bersama ini adalah kunci mengurangi risiko karhutla,” pungkas Eddy. (Red/Adv/Via)
