KASONGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Persetujuan itu disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Katingan, Rabu (13/8/2025).
“Fraksi PKB sepakat menerima LPj APBD 2024, tetapi dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujar Alfriyano.
Ia menegaskan, penyelesaian catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI wajib diprioritaskan, tidak hanya untuk tahun anggaran 2024 tetapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya, dan hasil progresnya perlu dilaporkan ke DPRD.
Fraksi PKB turut memberikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Katingan. Menurut fraksi, pencapaian ini menjadi bukti adanya komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, PKB menekankan agar penyusunan target pendapatan daerah berbasis kajian yang terukur, akurat, dan sesuai potensi riil.
Selain itu, pihaknya meminta agar pembatasan hibah bagi organisasi masyarakat maupun keagamaan diatur dalam regulasi jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan di kemudian hari.
“Penghitungan belanja pegawai juga harus dilakukan secara transparan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan yang nyata,” tambahnya.
Fraksi PKB juga mendorong agar program dan kegiatan setiap SOPD diselaraskan dengan RPJMD, serta ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
“Kami juga mendorong peningkatan PAD berbasis digital untuk memperkuat transparansi dan efisiensi,” pungkas Alfriyano. (Red/Okta)
