KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menegaskan komitmen kuat dalam menindaklanjuti setiap catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, saat membacakan pidato Bupati dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di DPRD Katingan, mengatakan penyelesaian rekomendasi BPK bersifat mendesak dan harus segera dituntaskan, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, temuan yang bersifat administratif maupun keuangan akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. “Temuan BPK, baik administratif maupun keuangan, harus segera diselesaikan agar tidak menumpuk dan menimbulkan kewajiban pengembalian,” ujarnya.
Ia menambahkan, Inspektorat Kabupaten Katingan ditunjuk untuk memimpin koordinasi tindak lanjut bersama organisasi perangkat daerah, sekaligus memastikan laporan progres disampaikan secara berkala kepada DPRD.
Selain penguatan pengawasan, Pemkab Katingan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga ditugaskan untuk melakukan perencanaan pendapatan yang lebih realistis dengan berbasis kajian terukur dan data valid.
Firdaus menjelaskan, potensi baru dari skema carbon trade maupun optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi non-tunai akan menjadi instrumen penting dalam mendorong pendapatan asli daerah.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menyiapkan rancangan regulasi pembatasan hibah untuk organisasi masyarakat dan keagamaan. Langkah ini ditempuh agar dana hibah yang diberikan lebih tepat sasaran.
“Regulasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari,” tegasnya.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Katingan berharap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat dan kepercayaan publik semakin terjaga.
“Langkah ini untuk memastikan hibah tepat sasaran dan menghindari persoalan di kemudian hari,” pungkas Firdaus. (Red/Okta)
