KASONGAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan 2025–2029 resmi ditetapkan dalam rapat paripurna ke-16 DPRD masa persidangan III tahun sidang 2025. Agenda penting ini digelar di ruang rapat DPRD Katingan, Selasa (19/8/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto, bersama Wakil Ketua I Nanang Suriansyah dan Wakil Ketua II Wiwin Susanto. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Katingan Firdaus bersama sejumlah kepala SOPD serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Firdaus menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar rancangan administratif, tetapi dokumen yang menjadi arah pembangunan lima tahun mendatang. “RPJMD ini akan menjadi kompas arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar sejalan dengan visi daerah, provinsi, hingga nasional,” tegasnya, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, visi pembangunan Katingan adalah “Terwujudnya Kabupaten Katingan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berakhlak mulia.” Pembangunan akan dipusatkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur yang berkelanjutan.
Firdaus menilai, arah pembangunan harus menjawab tantangan zaman, terutama terkait dampak perubahan iklim, fluktuasi ekonomi global, hingga keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia tetap optimistis Katingan mampu berkembang melalui kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, RPJMD juga merupakan bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dokumen ini bukan hanya rencana teknis, melainkan komitmen moral untuk mewujudkan kesejahteraan warga.
Firdaus menyampaikan, salah satu prioritas utama adalah peningkatan sumber daya manusia, khususnya melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Selain itu, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata juga menjadi bagian dari agenda besar. Firdaus menekankan pentingnya keberpihakan pada sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan tetap menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif agar pembangunan berjalan efektif. Sinergi dengan DPRD, masyarakat, dan dunia usaha diyakini menjadi kunci sukses.
“RPJMD ini adalah kontrak sosial dengan masyarakat. Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh warga Katingan,” pungkas Firdaus. (Red/Okta)
