PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang dirilis Kementerian PANRB.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, mengungkapkan bahwa nilai Indeks SPBE Kota Palangka Raya berhasil mencapai 3,75 dengan predikat sangat baik, sekaligus menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Alhamdulillah tiap tahun nilai Indeks SPBE Kota Palangka Raya terus meningkat. Pada tahun sebelumnya sebesar 3,03 dengan predikat baik dan saat ini 3,75 dengan predikat sangat baik,” ucap Saipullah, Jumat (12/9/2025) di Palangka Raya.
Ia menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen nyata Pemko Palangka Raya dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Saipullah, salah satu langkah penting yang ditempuh adalah penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman transformasi digital di lingkup pemerintahan daerah.
Langkah ini sekaligus menegaskan keseriusan Pemko Palangka Raya dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Selain itu, keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah, yang bersama-sama mewujudkan sistem digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pencapaian indeks tertinggi ini bukanlah titik akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja digitalisasi pemerintahan.
Pemko Palangka Raya optimistis mampu melanjutkan tren positif ini dengan memperkuat sinergi antarinstansi, serta menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait.
“Saya optimis ke depannya Indeks SPBE Kota Palangka Raya akan meningkat terus dan mampu mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandas Saipullah. (Red/Adv)
