Ekosistem Keuangan Kalteng Meningkat di Tengah Komitmen OJK Memberantas Aktivitas Ilegal
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz
PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa sektor jasa keuangan daerah tetap menunjukkan perkembangan positif meskipun tekanan ekonomi global dan risiko digital meningkat.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan dan penguatan pengawasan menjadi prioritas utama untuk menjaga kualitas layanan industri.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan keuangan, namun kami juga harus sigap menghadapi risiko penipuan yang makin kompleks,” ungkap Primandanu pada Rabu (10/12/2025).
Ia mengatakan bahwa OJK Kalteng bekerja erat dengan lembaga jasa keuangan dan pemerintah daerah melalui Satgas PASTI untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal. Selain penindakan, edukasi juga terus ditingkatkan guna memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
Pada perbankan umum, ia menjelaskan bahwa seluruh indikator kinerja menunjukkan penguatan. Aset meningkat menjadi Rp98,25 triliun. DPK tumbuh menjadi Rp52,95 triliun, sementara kredit meningkat ke angka Rp53,07 triliun. Ia menegaskan bahwa NPL tetap berada dalam batas aman.
Kredit konsumtif mendominasi penyaluran kredit, disusul modal kerja dan investasi. Ia menilai pola ini mencerminkan kondisi masyarakat yang semakin percaya terhadap layanan perbankan. Sektor rumah tangga, pertanian, hingga jasa lainnya menjadi pengguna kredit terbesar.
Meski demikian, BPR dan BPRS menghadapi tantangan penurunan aset akibat perpindahan dana nasabah ke bank umum. Namun, ia memastikan kondisi tersebut tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap stabilitas lembaga.
Di pasar modal, minat masyarakat berkembang pesat. Lonjakan investor, peningkatan transaksi, serta penjualan reksa dana yang naik drastis menunjukkan semakin stabilnya kepercayaan publik terhadap instrumen investasi resmi.
Pada IKNB, piutang pembiayaan dan pinjaman fintech terus bertambah. Menurutnya, layanan digital menjadi solusi bagi masyarakat, namun tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan risiko bagi konsumen.
Dalam perlindungan konsumen, berbagai program edukasi telah dijalankan untuk memberi pemahaman kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum. Aplikasi APPK mencatat 2.774 layanan masuk sepanjang tahun.
Yang menjadi perhatian khusus ialah maraknya pengaduan terkait pinjol ilegal dan investasi bodong.
“Total 224 pengaduan keuangan ilegal dan kerugian Rp29,13 miliar menunjukkan bahwa kejahatan digital memang mengincar kelompok yang rentan,” ujarnya.
Primandanu menegaskan bahwa penguatan kolaborasi Satgas PASTI menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang aman. Ia berharap masyarakat semakin kritis sebelum mengambil keputusan finansial.
“Kami ingin masyarakat hanya menggunakan layanan keuangan resmi dan berizin agar terhindar dari kerugian,” tandasnya. (Red/Adv)
