Komisi II DPRD Kalteng Dorong Pemda Selektif Terbitkan Izin Perusahaan
Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik.
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menerbitkan izin operasional perusahaan.
Menurutnya, kebijakan perizinan yang tidak terkontrol berpotensi mempercepat deforestasi dan meningkatkan risiko bencana alam, terutama banjir di sejumlah wilayah.
Sutik menegaskan bahwa setiap permohonan investasi wajib melalui kajian lingkungan yang mendalam, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan serta keselamatan masyarakat.
“Untuk menanggulangi banjir, pemerintah daerah jangan memberikan izin se-enaknya, tapi harus benar-benar dikaji agar tidak mengakibatkan bencana,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Selain aspek lingkungan, Sutik juga menyoroti pentingnya etika perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lokal.
Ia menilai, konflik lahan kerap terjadi karena perusahaan mengabaikan hak-hak warga dan kurang melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan usaha.
“Perusahaan harus bekerja sama dengan masyarakat. Kalau memang tanah milik masyarakat, harus dilakukan pembebasan sesuai aturan, jangan asal garap saja,” tegasnya.
Meski demikian, Sutik memahami bahwa investasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan agar manfaat investasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Kita tidak bisa melarang perusahaan masuk, karena daerah juga membutuhkan PAD. Tetapi regulasi harus ditegakkan secara konsisten demi menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (dam)
