PALANGKA RAYA – Masalah banjir di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seolah tak kunjung usai. Banjir yang terus berulang kini bahkan sudah menjadi bagian dari keseharian warga.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, yang menilai persoalan tersebut memerlukan langkah penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.
Menurut Sutik, upaya pemerintah daerah untuk merelokasi warga dari kawasan rawan banjir telah dilakukan, namun sebagian besar masyarakat menolak.
Alasannya, lokasi baru dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan hidup mereka yang bergantung pada sungai.
“Warga di Hanjalipan ini sudah terbiasa tinggal di dekat sungai. Pemerintah sudah pernah menawarkan relokasi, tapi mereka menolak karena jauh dari sumber kehidupan. Namanya masyarakat pedesaan, sudah turun-temurun hidup di tepi sungai,” ujar Sutik, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, banjir di wilayah tersebut sudah menjadi hal biasa. Banyak rumah yang dilengkapi perahu kecil atau klotok untuk beraktivitas saat air meluap.
Bagi sebagian warga, banjir bahkan bukan lagi dianggap bencana, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijalani.
“Kalau banjir, mereka sudah siap. Bahkan ada yang merasa terbantu karena biasanya dapat bantuan sembako. Jadi, pemerintah juga bingung, mau pindahkan tidak mau, mau dibiarkan kasihan,” ujarnya.
Sutik menilai, perbaikan infrastruktur seperti pembangunan tanggul, peninggian rumah, atau pembuatan drainase besar memang bisa menjadi solusi jangka panjang.
Namun, hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran daerah.
“Kalau semua diserahkan ke APBD, habis anggaran kita hanya untuk satu desa. Harus ada dukungan dari pemerintah pusat kalau ingin ada perubahan nyata. Tapi pengalaman di tempat lain, setelah dibangun tanggul dan jalan tinggi, masyarakat justru bongkar sendiri karena merasa repot,” jelasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah tetap fokus pada langkah-langkah penanganan yang realistis, seperti penyediaan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir.
“Selama belum ada solusi permanen, bantuan darurat tetap penting. Tapi yang juga perlu adalah pendekatan sosial dan edukasi agar warga paham bahaya tinggal di daerah yang selalu terendam,” tambahnya.
Sutik berharap, ke depan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga serta kebiasaan hidup mereka yang sudah melekat dengan sungai.
“Masalah banjir ini bukan sekadar urusan fisik atau infrastruktur. Ini juga soal cara hidup masyarakat yang sudah terbentuk lama. Jadi solusinya harus menyentuh sisi kemanusiaan dan kebudayaan,” tutupnya. (dam)
