PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar audiensi dengan Pertamina serta berdialog dengan wartawan terkait kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya.
Kegiatan berlangsung di Istana Isen Mulang, Kamis (8/05/2026). Audiensi ini dihadiri jajaran Pertamina wilayah Kalteng, kepala OPD, serta awak media.
Pertemuan tersebut merupakan langkah koordinasi untuk merespons antrean BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Agustiar Sabran menyampaikan, Pemprov bersama Forkopimda telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan distribusi BBM berjalan optimal.
Upaya ini dilakukan untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia.
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas distribusi energi agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
“Kami ingin kondisi segera kembali normal, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah terus hadir untuk memastikan kebutuhan BBM terpenuhi,” ujarnya.
Perwakilan Pertamina, Doni, memastikan bahwa stok BBM di Kalteng dalam kondisi aman.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina menambah suplai Pertamax hingga sekitar 200-205 kiloliter per hari dan memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 01.00 WIB untuk mengurangi kepadatan antrean.
Dalam sesi dialog, isu pengecer BBM turut menjadi perhatian. Agustiar menyebut Pemprov tengah mendorong agar pengecer memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat menjadi bagian dari sistem distribusi resmi.
Menurutnya, keberadaan pengecer selama ini membantu masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari SPBU, sehingga perlu diakomodasi dengan pengaturan yang tepat.
Pemprov juga telah menyurati BP Migas untuk penambahan kuota BBM di Kalteng sebagai langkah antisipatif agar pasokan tetap terjaga ke depan.
“Kita ingin distribusi BBM ini tepat sasaran dan diawasi bersama agar tidak terjadi kelangkaan,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng menegaskan bahwa pihak kepolisian terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan dan distribusi ilegal BBM.
Hingga saat ini, telah diamankan sekitar sembilan tersangka dari enam laporan polisi.
Penegakan hukum ini dilakukan untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh BBM serta menjaga stabilitas pasokan di lapangan.
Di sisi lain, Pangdam mengajak media untuk turut menyampaikan informasi yang akurat dan menyejukkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu kepanikan. (adv)
