PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik dan ketidaknyamanan yang muncul akibat surat edaran mengenai pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Kota Palangka Raya.
Pernyataan tersebut disampaikan Fairid usai memimpin rapat evaluasi bersama sejumlah pihak terkait guna membahas polemik surat edaran yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat. Dalam keterangannya,
Fairid menegaskan bahwa surat edaran tersebut untuk sementara tidak diberlakukan dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah kota.
“Saya atas pribadi apabila ada ketidaknyamanan dan simpang siur akibat surat edaran tersebut, saya tegaskan bahwa itu tidak diberlakukan. Tentu akan kami evaluasi dan mencarikan solusi supaya permasalahan yang ada di Kota Palangka Raya ini bisa mendapatkan jalan keluar dan masyarakat tidak lebih susah mendapatkan BBM,” ujar Fairid, baru-baru ini.
Fairid mengatakan, pemerintah kota memahami keresahan masyarakat yang muncul setelah surat edaran itu beredar luas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memilih mengambil langkah cepat dengan melakukan evaluasi agar persoalan tersebut tidak menimbulkan dampak berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah evaluasi dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan benar-benar mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan, terutama berkaitan dengan kemudahan akses memperoleh BBM.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat polemik tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Fairid juga mengakui adanya persoalan teknis dalam proses penerbitan surat edaran tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak ingin mencari pihak yang dipersalahkan atas munculnya polemik itu.
“Memang ada kesalahan teknis dan pejabat terkait juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Malam hari ini saya katakan bahwa itu tidak berlaku dan itu akan menjadi evaluasi bagi kami ke depan. Saya tidak mencari kambing hitam, yang penting kami bertanggung jawab mencari solusi supaya masyarakat bisa mendapatkan BBM,” katanya.
Lebih lanjut, Fairid menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari formulasi terbaik dalam penanganan persoalan distribusi BBM di Kota Palangka Raya. Menurut dia, penyelesaian masalah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah kota juga berupaya menjaga stabilitas pelayanan publik di sektor energi, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Dalam rapat evaluasi tersebut, sejumlah pihak terkait hadir untuk membahas langkah penanganan dan solusi terhadap polemik surat edaran dimaksud. Namun hingga rapat selesai dilaksanakan, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (DPKUKMP) yang bertanggung jawab terhadap penertiban dokumen surat edaran tersebut tidak tampak mengikuti jalannya rapat evaluasi.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena DPKUKMP merupakan instansi yang berkaitan langsung dengan administrasi dan penerbitan surat edaran yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar kebijakan yang diambil ke depan lebih matang, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemkot juga menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik agar distribusi dan akses masyarakat terhadap BBM tetap berjalan normal dan lancar. (Red)
