Survei Nasional 2026 Catat Literasi Keuangan Tembus 69,57 Persen
Sebarkan artikel ini
JAKARTA – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan SNLIK 2025 yang mencatat indeks literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen. Bahkan, kedua indikator tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan untuk 2029.
“Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu hasil penting SNLIK 2026 yang dilaksanakan secara lebih luas dibandingkan survei sebelumnya,” kata Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru-baru ini.
SNLIK 2026 mencakup seluruh lembaga dan produk atau layanan sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, pinjaman daring, hingga penyelenggara sistem pembayaran dan lembaga jasa keuangan lainnya. Survei dilaksanakan pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun.
“Pelaksanaan SNLIK 2026 melibatkan 3.480 petugas dengan pendataan lapangan melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing,” ujar OJK.
Hasil penghitungan menunjukkan terdapat perbedaan tingkat literasi dan inklusi berdasarkan karakteristik masyarakat. Wilayah perkotaan mencatat literasi 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen, sedangkan perdesaan masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen. Berdasarkan gender, tingkat literasi dan inklusi laki-laki maupun perempuan relatif seimbang.
“Kelompok usia 26–35 tahun menjadi kelompok dengan indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi, masing-masing sebesar 78,70 persen dan 96,27 persen,” jelas OJK.
Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan dengan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kelompok yang menamatkan perguruan tinggi mencatat indeks literasi sebesar 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak tamat SD, atau sederajat mencatat indeks literasi 45,23 persen dan inklusi 85,80 persen.
“Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangannya berdasarkan hasil SNLIK 2026,” kata OJK.
Dari sisi pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan, pegawai atau profesional, serta pengusaha atau wiraswasta mencatat indeks literasi tertinggi. Sementara itu, petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat yang tidak atau belum bekerja, serta pelajar dan mahasiswa berada pada kelompok dengan tingkat literasi lebih rendah. Kondisi serupa juga terlihat pada indeks inklusi keuangan.
“OJK bersama LPS dan pemangku kepentingan akan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan dengan memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang masih berada di bawah capaian nasional,” tutur OJK.
Hasil survei tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan dan program edukasi keuangan agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi ke depan diarahkan tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan pesan edukasi tersampaikan secara tepat, termasuk mengenai keamanan simpanan dan peran LPS sebagai lembaga penjamin. “Literasi keuangan merupakan bagian penting untuk membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional,” tandas OJK. (Red/Adv)
