DPRD BARITO SELATANHEADLINEPEMKAB BARITO SELATAN

Rekomendasi DPRD Barsel Minta Perbaikan Perencanaan dan PAD

×

Rekomendasi DPRD Barsel Minta Perbaikan Perencanaan dan PAD

Sebarkan artikel ini

BUNTOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan mengeluarkan 14 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Senin (19/05/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD HM Farid Yusran didampingi Wakil Ketua I Nyimas Artika, serta dihadiri anggota legislatif, jajaran pemerintah daerah, dan para undangan. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama perangkat daerah dan peninjauan langsung di lapangan.

“Rekomendasi kali ini, merupakan bentuk pengawasan dan masukan konstruktif DPRD untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah,” ujar Wakil Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD Barsel, Yangsi Hartini.

Baca Juga  Wakil Rakyat Soroti Minimnya Perlindungan bagi Peladang dan Penambang Tradisional

Dalam rekomendasi yang disampaikan, DPRD Barsel menekankan pentingnya perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang lebih realistis, terukur, dan berbasis data yang valid.

Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan pada upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menilai perlu optimalisasi potensi yang dimiliki daerah serta evaluasi terhadap kebijakan yang belum memberikan hasil signifikan.

Langkah-langkah tersebut dianggap krusial untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai program-program prioritas pembangunan.

Poin lainnya menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penataan program agar lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pelaksanaan kebijakan berjalan lebih sinergis.

Baca Juga  Roni Kristanto Pimpin GAMKI Katingan Periode 2025–2028

“Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dilakukan lebih awal agar tidak terburu-buru dan datanya valid,” kata Yangsi.

“Pimpinan OPD yang tidak maksimal harus dievaluasi untuk mendorong peningkatan etos kerja di lingkungan pemerintahan,” tandas Yangsi. (Red/Adv)

+ posts