PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta menanggapi masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kalteng, yang digelar Rabu (18/6/2025) di Palangka Raya. Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan perangkat daerah, termasuk Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder, Kepala BKD, Kadis Dagperin, dan unsur Forkopimda Kalteng.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap pembahasan Raperda RPJMD.
“Kami mengapresiasi semua fraksi yang telah memberikan dukungan dan menyetujui agar Raperda ini dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Wagub.
Wagub juga menanggapi beragam pemandangan umum fraksi. Untuk Fraksi PDI Perjuangan, Pemprov menegaskan komitmennya dalam penegakan Perda pembatasan pembakaran hutan dan lahan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal.
Terkait pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Edy menjelaskan bahwa Pemprov melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah terus menggali sumber penerimaan baru selain pajak dan retribusi.
Menanggapi Fraksi Gerindra dan NasDem yang menyoroti pemerataan pembangunan, ia menegaskan bahwa RPJMD telah mengarah pada kebijakan tersebut, terutama dengan prioritas pembangunan di zona timur.
“Zona timur akan mendapat perhatian lebih sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan lintas wilayah,” jelasnya.
Sementara untuk pandangan Fraksi Demokrat, Edy menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya sudah dimulai sejak 2024 dengan pengerjaan jalan dan pondasi, serta akan dilanjutkan dengan penganggaran pada 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan antar wilayah menjadi perhatian serius, khususnya di zona timur yang memiliki potensi besar di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan logistik.
“Sektor-sektor ini akan menjadi sasaran dorongan pembangunan ekonomi yang terfokus,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Edy menyampaikan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui rapat kerja gabungan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin untuk membangun Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera,” tutupnya. (red/adv)
