PALANGKARAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, menyuarakan pentingnya peningkatan cakupan program bantuan sosial bagi masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi maupun fisik. Ia menekankan bahwa kelompok warga miskin, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas masih membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menaruh perhatian ekstra terhadap kelompok masyarakat rentan ini, karena mereka sangat membutuhkan dukungan untuk keberlangsungan hidup yang layak,” ujar Pipit saat ditemui di gedung dewan, Kamis (28/02/2025).
Ia menjelaskan, meskipun beberapa program bantuan sosial telah berjalan selama ini, namun belum seluruh warga yang membutuhkan mampu terjangkau secara merata. Pipit menilai perlu adanya penyempurnaan dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat agar tidak ada yang tertinggal.
“Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat, terutama di daerah pelosok, bahwa masih ada lansia dan penyandang disabilitas yang belum pernah tersentuh bantuan sama sekali. Ini tentu menjadi keprihatinan bersama,” tuturnya.
Selain peningkatan jumlah penerima, legislator dari daerah pemilihan Kalteng ini juga mendorong agar nilai bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan nominal bantuan.
“Kalau nilainya terlalu kecil, bantuan sosial tidak akan berdampak signifikan. Harus disesuaikan agar benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban hidup mereka,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar program bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan. Menurut Pipit, pelatihan keterampilan atau bantuan usaha mikro bagi difabel dan lansia yang masih produktif bisa menjadi solusi jangka panjang.
“Kita bisa dorong pelatihan keterampilan, seperti menjahit atau membuat kerajinan tangan bagi mereka yang masih memiliki semangat berkarya. Ini bukan hanya membantu ekonomi mereka, tapi juga membangkitkan kepercayaan diri,” ucapnya.
Pipit menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga sosial sangat dibutuhkan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang solid agar kebijakan perlindungan sosial bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi laporan warga rentan yang merasa ditinggalkan oleh sistem bantuan sosial. Dengan perencanaan matang dan evaluasi berkala, Pemprov Kalteng dinilai mampu membangun sistem kesejahteraan yang lebih adil dan merata.
“Jangan sampai ada warga kita yang terabaikan. Kesejahteraan harus dirasakan secara menyeluruh oleh semua kalangan,” tandas Pipit. (Red/Adv)
