PALANGKARAYA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan pentingnya pembaruan data dan evaluasi menyeluruh terhadap strategi konservasi orangutan di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik, Nunu Anugrah, dalam pertemuan Orangutan Regional Meeting yang digelar di Hotel Bahalap, Palangka Raya.
“Melalui forum ini, kita ingin melihat sejauh mana upaya konservasi orangutan yang telah dilakukan, baik dari sisi kawasan maupun langkah-langkah perlindungannya,” ujar Nunu, Senin (23/6/2025).
Menurutnya, hasil pertemuan ini akan menjadi pijakan penting dalam menyusun proyeksi populasi orangutan di masa mendatang, sekaligus merancang kebutuhan perlindungan dan langkah kebijakan lanjutan berbasis sains dan data terkini.
Ia menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data konservasi orangutan sebenarnya telah dimulai sejak tahun lalu, dimulai dari Sumatera untuk spesies Pongo tapanuliensis, dan kini berlanjut ke seluruh wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, Barat, Tengah, hingga Kalimantan Utara.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan 2016, yang kini dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika dan tantangan terkini.
Pemerintah juga tengah menyusun dokumen Analisis Populasi dan Habitat (PHVA) terbaru yang nantinya akan dideklarasikan sebagai pedoman konservasi orangutan secara nasional dan komprehensif.
“Kita ingin menghimpun data yang baru, mengevaluasi strategi mana yang masih relevan akan kita lanjutkan, dan program yang perlu disesuaikan akan kita ubah. Semua ini agar konservasi lebih tepat sasaran,” tegas Nunu.
Lebih lanjut, Nunu menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pelestarian orangutan. Menurutnya, tantangan konservasi tidak mengenal batas administratif, karena orangutan bisa berada di berbagai jenis kawasan, mulai dari hutan lindung, hutan produksi, hingga area penggunaan lain seperti HPL.
Ia mengingatkan bahwa upaya konservasi tidak bisa diserahkan hanya kepada instansi teknis pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah.
“Meski kami punya kapasitas teknis, itu tidak cukup. Konservasi butuh keterlibatan semua pihak masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah daerah agar penyelamatan orangutan bisa berkelanjutan dan inklusif,” tandas Nunu. (Red/Adv)
