PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menyuarakan keprihatinannya atas insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol), yang meninggal dunia akibat diduga ditabrak pelaku balap liar di Palangka Raya belum lama ini.
Sugiyarto menegaskan bahwa persoalan balapan liar bukan semata-mata tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum.
“Ini tanggung jawab semua pihak. Jangan hanya diserahkan kepada sekolah. Kalau pun pelakunya anak sekolah atau mahasiswa, ini tetap menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi orang tua agar senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anaknya,” ujar Sugiyarto di Palangka Raya, Rabu (25/6/2025).
Ia juga mengimbau agar para pemuda yang memiliki minat di dunia otomotif dan balapan diarahkan ke tempat yang tepat dan aman, bukan di jalan umum yang dapat membahayakan nyawa orang lain.
“Jangan jadikan jalan umum sebagai lintasan balap. Itu sangat membahayakan, bukan hanya diri sendiri tapi juga pengguna jalan lainnya. Cari tempat yang resmi, aman, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain itu, Sugiyarto mendorong pihak sekolah dan perguruan tinggi agar aktif memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak hukum dari aksi balapan liar kepada para pelajar dan mahasiswa.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang aman dan memadai untuk menyalurkan hobi otomotif secara positif.
“Kalau memang ada generasi muda yang berminat di bidang otomotif, ya diarahkan ke sana. Pemerintah harus hadir dalam menyediakan sirkuit atau arena yang representatif,” ucapnya.
Sugiyarto pun meminta aparat kepolisian untuk lebih rutin melakukan patroli di titik-titik rawan yang sering dijadikan ajang balap liar, seperti kawasan sekitar bandara saat hari libur.
“Biasanya saat libur, tempat sepi dimanfaatkan untuk balapan liar. Ini harus dicegah dengan patroli dan pendekatan persuasif,” tambahnya.
Terkait wacana penerapan jam malam, Sugiyarto menilai hal itu belum diperlukan. Ia lebih menyarankan peningkatan pengawasan di lokasi-lokasi rawan.
“Kalau jam malam itu langkah darurat. Sementara ini cukup dengan pengawasan intensif di titik rawan. Tidak perlu membatasi aktivitas masyarakat secara umum,” tutupnya. (dam)
