JAKARTA – Dalam upaya memperkuat dukungan akademik terhadap kebijakan lingkungan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mengadakan Forum Rektor yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Forum bertema “Kolaborasi Nasional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini mengundang 39 PTN dari seluruh Indonesia. Agenda utamanya adalah mengokohkan peran ilmiah kampus dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup berbasis data.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa kebijakan KLH saat ini sudah 80–90% berbasis kajian ilmiah, sehingga posisi universitas tidak bisa dikesampingkan dalam pembangunan nasional.
“Menteri tidak bisa bekerja hanya dengan opini. Setiap keputusan harus ditopang oleh sains. Kampus adalah mesin penggerak dan penguat landasan ilmiah negara,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Ia juga menyampaikan rencana revitalisasi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) sebagai motor utama riset dan kebijakan, agar kampus lebih aktif dalam menyusun RPPLH dan kajian lingkungan lainnya.
Dalam forum tersebut, Rektor Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, termasuk membentuk Gugus Tugas Kebijakan Sains lintas kampus.
Salampak juga mendorong pembangunan Shared Database Spasial agar seluruh hasil riset, data D3TLH, dan dokumen RPPLH dapat diakses dalam satu platform untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Ia juga menyoroti pentingnya Program KKN Tematik lintas universitas yang menyasar restorasi gambut dan pendampingan desa dalam pengelolaan sampah dan ekosistem lokal.
Rekomendasi-rekomendasi ini disebut menjadi salah satu hasil konkret dari Forum Rektor sebagai langkah menghubungkan dunia akademik dan pembuat kebijakan.
“Kita perlu menyatukan sains dan aksi dalam satu gerakan nasional,” tandas Salampak. (Red/Adv)
