JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif dan tangguh hanya dapat dicapai melalui tata kelola yang terintegrasi, regulasi adaptif, serta kebijakan fiskal dan moneter yang bersinergi. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa (19/08/2025).
“Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage, menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi,” ujar Mahendra.
RGS 2025 digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat ekosistem GRC di sektor jasa keuangan dengan mengangkat tema Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan.
Mahendra menambahkan bahwa OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga negara, lembaga jasa keuangan (LJK), serta asosiasi profesi GRC. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis membangun integritas sektor keuangan yang berlandaskan profesionalisme.
“Forum seperti RGS diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat nilai tata kelola, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sebab di era ketidakpastian ini, GRC bukan hanya alat kepatuhan, tetapi kompas strategis menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan,” lanjut Mahendra.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita, khususnya reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Menurut Sophia, transformasi tata kelola adalah strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Melalui tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, sektor jasa keuangan diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS yaitu Role Model, Guidance, dan Support,” ucap Sophia.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, menilai tata kelola kolaboratif lintas sektor mutlak diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045.
“Karena itu, BPK mendorong penguatan GRC melalui kemitraan lintas sektor dan partisipasi global, agar transparansi serta akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi pembangunan,” tandas Budi. (Red/Adv)
