PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor pertambangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/10/2025).
Menurut Gubernur Agustiar, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Sektor pertambangan memiliki potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun, manfaatnya baru akan terasa bila semua pihak patuh, disiplin, dan bersinergi,” ujarnya.
Ia menyoroti turunnya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dalam delapan bulan terakhir yang berpengaruh pada pendapatan daerah.
Karena itu, penguatan PAD dari sektor-sektor potensial seperti pertambangan harus menjadi fokus bersama.
Dalam arahannya, Gubernur meminta agar seluruh perusahaan tambang mematuhi kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (berplat KH), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Selain itu, perusahaan juga diimbau membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, melaksanakan program CSR yang berdampak langsung, menggunakan kendaraan berplat KH, memakai material galian C berizin, serta melaporkan data alat berat secara rutin.
“Pembangunan daerah harus menyeluruh dan berkeadilan, bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agustiar.
Ia pun menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota di Kalteng agar menegakkan aturan pajak secara tegas serta membentuk Satgas Optimalisasi PAD yang didukung dengan fasilitas dan anggaran yang memadai.
“Pemerintah provinsi siap mendukung penuh setiap langkah untuk memperkuat PAD daerah,” tambahnya.
Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan langkah dan strategi antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot untuk menggali serta mengamankan potensi PAD dari sektor pertambangan.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menekan kebocoran, mengurangi tunggakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Leonard.
Ia juga menegaskan pentingnya peran BUMD seperti PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur dalam memperkuat perekonomian daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan pertambangan, dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Rapat tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat. (red/adv)
