PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menekankan pentingnya konsistensi kebijakan fiskal dan penguatan program sosial untuk memastikan target pembangunan daerah pada 2026 dapat tercapai.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada konsistensi kebijakan fiskal dan efektivitas pelaksanaan program,” ujar Okki, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,31 hingga 4,89 persen.
Untuk itu, diperlukan strategi pembangunan yang tepat dan fokus pada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan PDRB.
“Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan layanan dasar harus diperkuat agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Okki juga menekankan pentingnya mempersiapkan angkatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mendorong investasi padat karya.
Langkah ini dianggap krusial untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan 3,30 persen pada 2026.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menghadapi potensi perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan nasional menjadi kunci agar program dapat berjalan efektif.
“Target-target pembangunan harus selaras dengan program pemerintah pusat. Sinergi ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelas Okki.
Okki berharap, seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah dan fokus pada hasil, memastikan setiap rupiah belanja daerah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin pembangunan bukan hanya angka di atas kertas, tetapi memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat,” tutupnya. (dam)
