Freddy Ering Dorong Revitalisasi BUMD Kalteng: “Modal Bukan Solusi Utama, Inovasi yang Menentukan”
Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menyebut, pemberian penyertaan modal dari pemerintah daerah bukan jaminan utama dalam meningkatkan kinerja dan kemandirian perusahaan daerah.
Menurut Freddy, tantangan terbesar bagi BUMD di Kalteng saat ini bukan pada kurangnya modal, melainkan pada lemahnya inovasi, efisiensi, dan manajemen internal yang belum berjalan optimal.
“Penyertaan modal memang perlu untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan mengantisipasi turunnya transfer ke daerah (TKD). Tapi, tanpa inovasi dan tata kelola yang baik, BUMD tidak akan mampu berkembang,” ujarnya di Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
Ia menilai, BUMD seharusnya menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bank Kalteng bisa kita jadikan contoh karena kontribusinya sudah terasa bagi daerah. Sementara itu, BUMD lain seperti PT Jamkrida dan PT Banama Tingang Makmur perlu dorongan lebih serius agar bisa memberikan hasil maksimal,” jelasnya.
Freddy menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.
Selain itu, menurutnya, kolaborasi dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan usaha BUMD.
“BUMD jangan hanya mengandalkan dana APBD. Mereka harus punya terobosan bisnis, membuka peluang investasi, dan memanfaatkan potensi daerah secara kreatif. Kalau hanya menunggu modal dari pemerintah, sulit untuk maju,” tegasnya.
Freddy berharap, ke depan BUMD di Kalteng dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif, efisien, dan mandiri.
Ia menilai, langkah ini penting agar BUMD tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepemilikan daerah, tetapi juga sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
“Sudah saatnya BUMD menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. Kita ingin mereka bukan sekadar bertahan, tapi tumbuh dan menjadi kebanggaan daerah,” pungkasnya. (dam)
