Fraksi Demokrat Dorong Digitalisasi Pajak Daerah, Muhajirin: Efisiensi dan Transparansi Harus Jadi Prioritas
Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng Fraksi Partai Demokrat, Muhajirin.
PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Anggota DPRD Kalteng,
Muhajirin, menegaskan bahwa efisiensi dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Muhajirin, upaya peningkatan PAD tidak akan berhasil jika masih bergantung pada sistem manual yang rentan kebocoran dan tidak efisien.
Ia menilai, digitalisasi, terutama melalui sistem pembayaran non-tunai dan aplikasi terintegrasi, merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
“Dengan sistem digital, potensi kebocoran bisa ditekan, kepatuhan wajib pajak meningkat, dan seluruh transaksi bisa terekam dengan baik. Ini akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan PAD,” jelasnya, belum lama ini.
Muhajirin mencontohkan, layanan di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng masih didominasi pembayaran tunai.
Padahal, menurutnya, sistem non-tunai seperti QRIS sudah semestinya diterapkan di setiap loket kasir untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi.
“Pemanfaatan QRIS atau metode digital lain di loket pembayaran akan sangat membantu, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Ini bukan sekadar modernisasi, tapi juga langkah menuju tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Fraksi Demokrat DPRD Kalteng berharap Pemprov Kalteng segera merancang kebijakan yang mengarah pada efisiensi, transparansi, dan digitalisasi secara menyeluruh dalam strategi peningkatan PAD.
“Digitalisasi bukan hanya kebutuhan zaman, tapi keharusan agar keuangan daerah lebih efisien dan pelayanan publik makin berkualitas,” pungkasnya. (dam)
