Posbakum Tingkat Kelurahan Dorong Penyelesaian Sengketa Lebih Humanis
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak.
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan pentingnya keberadaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kelurahan sebagai langkah konkret memperkuat penyelesaian sengketa hukum secara damai melalui jalur musyawarah dan mediasi.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pendekatan ini menjadi upaya efektif menciptakan penyelesaian hukum yang cepat, efisien, dan tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat.
“Yang kita lakukan ini semata-mata untuk masyarakat. Kami ingin penyelesaian hukum bisa lebih humanis, cepat, dan damai,” tegas Arbert, baru-baru ini.
Menurutnya, kehadiran Posbakum memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum tanpa harus langsung membawa permasalahan ke pengadilan.
Selain mengedepankan keadilan restoratif, Posbakum juga berfungsi sebagai wadah dialog yang partisipatif dan membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput.
Arbert menyebut, salah satu Posbakum yang menjadi contoh keberhasilan adalah Posbakum Kelurahan Bukit Tunggal yang kini masuk nominasi Peacemaker Justice Award (PJA), penghargaan nasional bagi lurah atau kepala desa yang berhasil menyelesaikan sengketa hukum secara damai.
“PJA ini bukan tujuan akhir, tapi bukti bahwa kerja bersama untuk masyarakat itu nyata hasilnya,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan seluruh kelurahan di Palangka Raya dapat memperkuat peran Posbakum masing-masing agar mampu menjadi tempat masyarakat mencari solusi tanpa rasa takut dan tanpa biaya tinggi.
Melalui upaya ini, pemerintah daerah ingin memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap bantuan hukum serta penyelesaian yang berkeadilan sosial. “Keadilan yang membumi dimulai dari masyarakat itu sendiri,” tandas Arbert. (Red/Adv)
