UPR Terima Kunjungan Kepala BKN Perkuat Kinerja ASN Berbasis Digitalisasi
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. saat melaksanakan kunjungan ke Universitas Palangka Raya (UPR),
PALANGKARAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) mendapat kunjungan kerja dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. dalam agenda pemantauan langsung kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kampus, Rabu (10/12/2025).
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU menyampaikan bahwa kehadiran Kepala BKN menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi.
“Ini bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan profesionalisme ASN di UPR,” kata Prof. Salampak saat menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.
Prof. Salampak menjelaskan bahwa universitas saat ini tengah memperkuat kualitas layanan tridharma dengan dukungan 291 PPPK yang baru diangkat pada November 2025. Ia menilai tambahan pegawai tersebut memberi tenaga baru bagi unit-unit akademik maupun administrasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Penambahan SDM tersebut, menurutnya, memberi ruang percepatan layanan sekaligus meningkatkan kemampuan institusi dalam menyesuaikan kebutuhan perkembangan pendidikan tinggi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas manusia menjadi prioritas utama bagi UPR agar pelayanan kampus semakin adaptif, responsif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran BKN memberi semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik dan disiplin,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan mengingatkan bahwa birokrasi modern menuntut ASN yang mampu bekerja berbasis kinerja terukur, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Ia menekankan perlunya standar kerja yang objektifdan jelas.
“ASN harus bekerja dengan standar yang jelas, objektif, dan terukur. Evaluasi kinerja itu bukan sekadar laporan, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Prof. Zudan menekankan bahwa sistem merit harus diterapkan konsisten oleh setiap unit kerja, termasuk perguruan tinggi negeri. Menurutnya, penerapan meritokrasi akan memperbaiki kualitas kebijakan, pelayanan, dan budaya kerja.
Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam manajemen kepegawaian, termasuk proses perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi.
Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi sehingga pegawai dapat bekerja lebih efektif dalam mewujudkan tujuan institusi.
“Digitalisasi menjadi kunci agar manajemen ASN bisa mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut turut diisi sesi dialog antara BKN dan perwakilan pegawai UPR yang membahas tantangan implementasi kebijakan kepegawaian, pengembangan karier, serta kebutuhan peningkatan kompetensi.
Melalui dialog itu, BKN mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan internal UPR, sekaligus menerima masukan demi penyempurnaan kebijakan kepegawaian secara nasional.
Prof. Zudan kembali menegaskan kesiapan lembaganya memperkuat kolaborasi dengan UPR untuk membangun ekosistem ASN profesional, transparan, dan berorientasi hasil.
“Sinergi ini penting untuk memastikan perguruan tinggi memiliki SDM yang mampu mendorong kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi,” tandas Zudan. (Red/Adv)
