PWI Menggelar Retret Nasional Perkuat Ketahanan Informasi Demokrasi Keamanan
Sebarkan artikel ini
BOGOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Retret PWI Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat peran insan pers dalam menjaga ketahanan informasi, demokrasi, dan keamanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Kegiatan tersebut resmi dibuka di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui upacara pembukaan yang dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dengan didampingi Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang.
Retret PWI 2026 mengusung tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia, dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menegaskan bahwa Retret PWI merupakan bagian dari ikhtiar organisasi untuk membentuk wartawan yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat dalam menghadapi tantangan disinformasi serta polarisasi publik.
“Dirancang sebagai ruang pembelajaran dan refleksi bersama bagi insan pers, agar wartawan Indonesia tidak hanya kuat secara profesional dan etik jurnalistik, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi, dan dinamika informasi global,” ujar Akhmad Munir, Kamis (29/01/2026).
Akhmad Munir menambahkan, tantangan dunia pers saat ini tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan akurasi informasi, tetapi juga pada kemampuan menjaga integritas serta kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, wartawan dituntut mampu menempatkan diri sebagai penjaga nilai demokrasi sekaligus benteng informasi yang sehat di tengah arus deras informasi digital yang kerap disusupi hoaks dan narasi provokatif.
Dalam pembukaan kegiatan, Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan RI membacakan sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menekankan pentingnya peran pers dalam pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik sebagai bagian integral dari ketahanan nasional.
“Saya menegaskan bahwa pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks ini, pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan menempati posisi strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” ungkap Menhan dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan kapasitas wartawan tidak hanya berdimensi teknis jurnalistik, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan komitmen kebangsaan yang sejalan dengan kepentingan nasional.
Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada seluruh peserta Retret PWI 2026 sebagai simbol dimulainya rangkaian program pembelajaran dan pembinaan.
Selanjutnya, para peserta menerima materi Building Learning Commitment (BLC) serta Pengantar Nilai Dasar Bela Negara sebagai fondasi awal dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama retret berlangsung.
Turut hadir dalam pembukaan Retret PWI 2026 antara lain Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, para pejabat Eselon II di lingkungan BPSDM Pertahanan Kemhan, serta jajaran pengurus PWI Pusat.
Melalui penyelenggaraan Retret PWI 2026, PWI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas insan pers Indonesia agar mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, berintegritas, dan berlandaskan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan informasi, demokrasi, dan keamanan nasional. (Red/Adv)
