PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif menghadapi rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Ia menilai langkah cepat dan strategi kreatif sangat diperlukan agar pembangunan di Kalteng tidak terhambat.
“Kita cukup prihatin dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Sebab, Kalteng ini termasuk daerah penghasil dengan sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor tambang, hutan, hingga perkebunan,” ujar Junaidi, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap provinsi penghasil seperti Kalteng, karena kontribusinya terhadap pendapatan negara tidak sedikit.
“Kalau bicara keadilan fiskal, mestinya Kalteng justru mendapat porsi yang layak. Kita ini bukan daerah penikmat, tapi daerah penghasil,” tegasnya.
Junaidi mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng bersama DPRD untuk segera menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan kementerian terkait, agar pemangkasan TKD bisa diminimalisir.
“Kita berharap Pak Gubernur dan perangkat daerahnya segera melakukan pendekatan ke pusat. Paling tidak, pengurangannya jangan terlalu besar agar pembangunan di daerah tetap bisa berjalan,” katanya.
Selain memperjuangkan alokasi dari pusat, ia juga menilai penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Potensi daerah masih banyak. Kita bisa maksimalkan penerimaan dari sektor kehutanan, pertambangan, maupun perkebunan. Tapi jangan sampai menambah pajak atau retribusi yang justru memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Politisi yang dikenal vokal itu menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya stabil, sehingga kebijakan fiskal daerah harus dirancang dengan cermat dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kalau kebijakan fiskal kita salah arah, justru bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat. Karena masyarakat sekarang sedang dalam masa pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Junaidi menambahkan, pemerintah daerah perlu mencari terobosan dan inovasi agar keuangan daerah tetap stabil meski transfer pusat berkurang.
“Kalteng harus bisa mandiri dan berinovasi. Kita harapkan ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan anggaran. Sekali lagi, Kalteng ini provinsi penghasil, bukan penikmat,” pungkasnya. (red/adv)
