PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang dinilai telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan ekonomi daerah secara realistis.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kalteng, yang digelar belum lama ini.
Dalam penyampaiannya, Armada mengatakan bahwa kebijakan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Fraksi PAN melihat arah kebijakan ini sudah tepat, karena berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan harus benar-benar diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan awal,” ujar Armada.
Lebih lanjut, Fraksi PAN menyoroti pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.
Transparansi, menurut Armada, adalah kunci dalam memastikan penggunaan APBD berjalan efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong agar keterbukaan informasi publik terus diperluas, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tambahnya.
Dalam pandangan Fraksi PAN, struktur RAPBD Tahun 2026 yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, belanja daerah Rp7,3 triliun lebih, serta defisit sebesar Rp266 miliar yang ditutupi melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), menunjukkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan terukur.
“Defisit yang ada masih dalam batas wajar, namun perlu diantisipasi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja operasional. Pemerintah harus fokus pada belanja publik yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Armada.
Selain itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan program pembangunan yang efektif, kami yakin Kalteng dapat tumbuh lebih maju dan mandiri,” pungkas Armada. (red/adv)
