Freddy Ering: Penurunan APBD Bukan Hambatan, Pembangunan Kalteng Tetap Berjalan Sesuai Visi 2025–2030
Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering.
PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menegaskan bahwa meskipun APBD tahun 2026 mengalami penurunan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, hal itu tidak akan menghambat pelaksanaan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Kalteng periode 2025–2030.
Menurut Freddy, semangat pembangunan daerah tetap dapat dijaga dengan perencanaan yang matang dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ia menyebut, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 telah disusun secara komprehensif, mencakup seluruh aspek pembangunan strategis di berbagai sektor.
“Visi dan misi gubernur serta wakil gubernur periode 2025–2030 sudah sangat baik dan realistis. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengubah arah kebijakan,” ujar Freddy di Palangka Raya, Senin (3/11/2025).
Freddy menilai, tantangan fiskal saat ini justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan.
Dijelaskannya bahwa, rasionalisasi anggaran bukan berarti mengurangi program, melainkan mengutamakan efektivitas dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Rasionalisasi dan efisiensi harus menjadi kunci. Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Terutama untuk belanja modal dan belanja langsung, itu harus dikendalikan secara ketat,” tegasnya.
Dengan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp7 triliun, Freddy juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk menggandeng dunia usaha dan lembaga nonpemerintah dalam mempercepat realisasi program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan peningkatan pelayanan publik.
“Pemerintah perlu kreatif mencari sumber pembiayaan lain, termasuk optimalisasi potensi daerah. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk menunda pembangunan,” tambahnya.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah kebijakan pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“DPRD siap mendukung penuh pelaksanaan visi-misi tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” ujarnya.
Freddy optimistis, dengan kerja keras dan komitmen bersama, visi Kalteng yang maju, berdaya saing, dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030 dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan. (dam)
