OJK Tetapkan Delapan Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal Nasional
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan para pemangku kepentingan menegaskan komitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia melalui delapan rencana aksi strategis yang diarahkan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga dan memperkokoh kepercayaan investor.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK bersama seluruh Self Regulatory Organization (SRO) berkomitmen menjalankan bold and ambitious reforms sesuai praktik terbaik internasional agar pasar modal Indonesia semakin kredibel, kuat, dan investable.
“OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh pasar modal sesuai best practices dan ekspektasi Global Index Provider,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).
Friderica menjelaskan, delapan rencana aksi tersebut dirancang secara terstruktur dan terbagi ke dalam empat klaster utama, yaitu kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergitas antarlembaga dan pelaku industri.
Pada klaster kebijakan free float, OJK mendorong peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen secara bertahap. Langkah ini dipandang penting untuk memperluas kepemilikan publik, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, serta memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.
Di sisi transparansi, OJK akan memperkuat keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO) serta memperdalam kualitas dan akurasi data kepemilikan saham. Penguatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur kepemilikan perusahaan, sekaligus meminimalkan potensi praktik yang merugikan investor.
Sementara itu, pada klaster tata kelola dan penegakan hukum, OJK menekankan pentingnya penguatan tata kelola emiten, konsistensi penerapan regulasi, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar modal. Upaya ini bertujuan menciptakan ekosistem pasar yang berintegritas dan berkeadilan bagi seluruh pelaku.
Dalam kerangka penguatan infrastruktur pasar, OJK juga menyiapkan langkah demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari transformasi kelembagaan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan daya saing bursa.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan fondasi utama bagi penguatan dan pendalaman pasar modal nasional.
“OJK akan terus hadir dan bertindak nyata untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi investor, serta memastikan pasar modal Indonesia tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Hasan.
Selain itu, OJK menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, SRO, serta seluruh pelaku industri pasar modal. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang andal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui implementasi delapan rencana aksi tersebut, OJK optimistis reformasi pasar modal Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berdampak nyata, sekaligus memperkokoh posisi pasar modal sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional. (Red/Adv)
