PALANGKA RAYA – Ketergantungan distribusi hasil tangkapan laut Kalteng ke luar daerah masih tergolong tinggi.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kalteng karena dinilai berdampak pada belum maksimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, Kalimantan Selatan menjadi salah satu tujuan utama pemasaran hasil tangkapan nelayan, terutama melalui jalur perbatasan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa arus perdagangan komoditas perikanan masih lebih menguntungkan jika diarahkan ke luar daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyebut fenomena tersebut tidak terlepas dari pertimbangan ekonomi para nelayan yang mengedepankan efisiensi dan harga jual.
“Ini merupakan mekanisme pasar yang berjalan rasional, dipengaruhi oleh pertimbangan harga, akses, dan efisiensi distribusi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut juga menjadi cerminan bahwa sistem tata niaga perikanan di dalam daerah belum berjalan optimal.
Akibatnya, potensi nilai tambah dari produksi perikanan belum sepenuhnya dinikmati oleh daerah.
Data tahun 2025 mencatat produksi perikanan tangkap di Kalteng mencapai lebih dari 159 ribu ton.
Angka ini dinilai cukup besar, namun belum diimbangi dengan kemampuan pasar lokal dalam menyerap hasil tangkapan secara maksimal.
Selain faktor pasar, keterbatasan infrastruktur turut menjadi kendala utama. Beberapa wilayah, termasuk Pulang Pisau, masih kekurangan fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta sistem rantai dingin yang memadai untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.
“Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis sektoral, tetapi juga berkaitan dengan struktur logistik dan konektivitas wilayah secara keseluruhan,” jelasnya.
DPRD Kalteng mendorong Pemprov melalui instansi terkait untuk memperkuat sistem distribusi dalam daerah, termasuk meningkatkan daya saing harga di pasar lokal.
Langkah tersebut dinilai penting agar nelayan memiliki alternatif pemasaran yang lebih menguntungkan tanpa harus bergantung pada pasar luar.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di wilayah perbatasan diharapkan mampu memperlancar arus distribusi dan menekan biaya logistik.
Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan PAD, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. (dam)
