PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak langsung pada biaya operasional, tetapi juga menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, terutama bagi nelayan di Kalteng yang bergantung pada Solar subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyampaikan bahwa kondisi pasokan Solar subsidi yang semakin terbatas di lapangan membuat nelayan berada dalam posisi sulit.
Ketidakpastian ketersediaan bahan bakar menghambat aktivitas melaut dan berdampak pada pendapatan mereka.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Jika pasokan terbatas, maka aktivitas melaut mereka ikut terganggu,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam situasi saat ini, sebagian nelayan memilih mengurangi intensitas melaut untuk menekan biaya operasional.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan realistis, meski berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan pendapatan harian.
Siti juga menyoroti adanya perbedaan dampak antara sektor usaha besar dan masyarakat kecil.
Menurutnya, sektor pertambangan relatif tidak terlalu terpengaruh karena memiliki kapasitas finansial yang lebih kuat, sementara masyarakat umum justru merasakan tekanan yang lebih besar.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa, tetapi bagi masyarakat umum dampaknya cukup besar,” katanya.
Lebih jauh, kenaikan harga BBM turut mendorong peningkatan ongkos distribusi barang.
Dampaknya, harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan yang semakin membebani masyarakat.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran.
Selain itu, pengawasan di lapangan perlu diperketat guna mencegah terjadinya kelangkaan yang merugikan kelompok rentan.
“Distribusi harus menjadi perhatian serius agar masyarakat kecil, khususnya nelayan, tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa beban yang berlebihan,” pungkasnya. (dam)
