PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas PUPR Kalsel guna memperdalam strategi pengelolaan infrastruktur jalan di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan, belum lama ini.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalteng dalam mencari referensi kebijakan yang efektif, khususnya terkait penanganan jalan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, H. Rusdi Gozali, dan disambut oleh Sekretaris Dinas PUPR Kalsel, Alin Norkhalis, yang mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib.
Pertemuan berlangsung dengan suasana diskusi terbuka dan fokus pada langkah-langkah efisiensi anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi Gozali menyoroti bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan terukur.
Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi jalan yang sudah ada agar tetap fungsional, dibandingkan memaksakan pembangunan baru yang berisiko tidak optimal akibat keterbatasan pendanaan.
“Fokus pada pemeliharaan jalan yang sudah mantap menjadi langkah realistis di tengah kondisi anggaran saat ini. Kami melihat pendekatan ini cukup efektif untuk menjaga kualitas infrastruktur,” ujarnya.
Rusdi juga menilai bahwa peran Pemprov dalam memberikan dukungan kepada kabupaten harus dilakukan secara terarah, terutama melalui skema bantuan keuangan yang menyasar sektor-sektor prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Alin Norkhalis menjelaskan bahwa Dinas PUPR Kalsel menerapkan kebijakan berbasis prioritas dengan mengedepankan pemeliharaan rutin dan berkala.
Pembangunan jalan baru dibatasi, sementara anggaran yang tersedia difokuskan untuk mempertahankan kemantapan jalan yang telah ada.
Ia juga menyebutkan bahwa optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu solusi dalam menutup keterbatasan anggaran daerah, disertai dengan penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat.
Selain itu, Pemprov Kalsel menyalurkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan, seperti akses logistik dan pelayanan publik.
Pengawasan teknis juga diperkuat melalui pendampingan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Dari hasil diskusi tersebut, DPRD Kalteng menilai bahwa sinergi antar level pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kami mendapatkan banyak masukan berharga yang akan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan infrastruktur di Kalteng ke depan,” kata Rusdi.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar daerah di Kalimantan, serta mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (dam)
