PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) melalui Rapat Forum Komunikasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan guna mendukung target pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya dalam peningkatan kepesertaan aktif Program JKN.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden menegaskan, forum komunikasi tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal.
“Forum ini adalah momentum yang sangat penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan target pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurut Linae, capaian kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan tingkat keaktifan peserta di sejumlah kabupaten dan kota agar sejalan dengan target nasional Universal Health Coverage.
Ia menjelaskan, tingkat keaktifan peserta menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan Program JKN di daerah. Tingginya cakupan kepesertaan belum sepenuhnya menggambarkan perlindungan kesehatan yang optimal apabila tidak dibarengi dengan status kepesertaan yang aktif.
“Keaktifan peserta adalah indikator penting. Cakupan yang tinggi tanpa diiringi tingkat keaktifan yang memadai belum mencerminkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Linae menyampaikan bahwa keberhasilan Program JKN merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan masyarakat memperoleh jaminan akses pelayanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata dia, juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat berbagai strategi peningkatan keaktifan peserta JKN. Langkah tersebut di antaranya dilakukan melalui identifikasi kendala di lapangan, peningkatan validasi dan pengelolaan data, serta penguatan koordinasi bersama BPJS Kesehatan.
Selain itu, dukungan pembiayaan dan sinkronisasi program antarlembaga juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan implementasi Universal Health Coverage di Kalimantan Tengah.
Forum komunikasi tersebut diharapkan mampu membangun komitmen dan kesepahaman bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis target peningkatan kepesertaan aktif JKN dapat tercapai sehingga pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi masyarakat semakin optimal. (Red/ADV)
