PALANGKARAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya terus mengintensifkan upaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ZI yang berlangsung beberapa hari lalu di aula RSUD tersebut.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri oleh Tim Inspektur Pembantu Wilayah IV dari Inspektorat Kota Palangka Raya yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan RSUD.
Direktur RSUD Kota Palangka Raya, dr. Abram Sidi Winasis menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tekad institusional untuk membentuk budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Ini bukan hanya soal meraih predikat WBK, tetapi juga bagaimana kami bisa memberikan pelayanan terbaik dan berintegritas kepada masyarakat,” ujarnya ketika dibincangi awak media, belum lama ini.
Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, pihak RSUD menyampaikan berbagai capaian dan program unggulan yang telah dijalankan, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Evaluasi yang dilakukan juga mencatat hasil positif dari masyarakat terhadap kinerja rumah sakit. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mencapai angka 5,670 dari skala maksimal 6,00, sedangkan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) berada pada angka 5,340, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan RSUD Palangka Raya berada dalam kategori sangat baik.
“Angka-angka ini mencerminkan bahwa upaya kami telah mendapat pengakuan publik. Namun demikian, kami tidak akan berhenti di sini, karena menjaga kepercayaan masyarakat adalah proses yang harus dijalankan secara konsisten,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak internal RSUD dan para pemangku kepentingan untuk terus mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi yang sedang dilakukan guna mencapai target WBK.
“Keberhasilan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas manajemen,” tandas Abram. (Red/Adv)
