PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng pada Selasa (29/4/2025) di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kalteng. Pertemuan ini digelar untuk menyinergikan data sektor pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi ini dinilai krusial karena data pendidikan menjadi bagian penting dalam menggambarkan potret ekonomi daerah.
Dalam audiensi tersebut, BPS Kalteng mengusulkan agar Disdik Kalteng turut berkontribusi dalam penyediaan data terkait jasa pendidikan, lembaga kursus, sekolah swasta, serta kegiatan usaha di bidang pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai sektor pendidikan dalam Sensus Ekonomi 2026.
Selain itu, BPS Kalteng juga menekankan pentingnya perhatian terhadap program pendidikan non formal, seperti program Kejar Paket. Program ini, menurut BPS, memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencegah angka pernikahan dini atau pernikahan pada usia anak. Hal ini dinilai penting dalam memperkuat pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang di Kalimantan Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan kesiapan Disdik Kalteng untuk bekerja sama dengan BPS dalam mendukung pengumpulan data terkait sektor pendidikan. “Data sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk potret ekonomi daerah. Kami siap mendukung BPS dalam pengumpulan data, termasuk jasa pendidikan, sekolah swasta, kursus, hingga program-program pendidikan non formal seperti Kejar Paket,” ujar Reza.
Reza juga menegaskan bahwa pengumpulan data ini memiliki dampak yang sangat besar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Pendidikan, menurut Reza, bukan hanya tentang lembaga formal, melainkan juga tentang upaya sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pendidikan itu bukan hanya menyangkut institusi formal, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas, seperti upaya menekan pernikahan usia dini melalui pendidikan alternatif,” tambahnya.
Lebih lanjut, dalam audiensi itu, BPS Kalteng menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya telah menunjukkan angka yang cukup menggembirakan, yakni rata-rata 8,6 tahun harapan lama sekolah. Angka ini menjadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah dan merupakan modal penting dalam pengembangan sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah.
BPS juga mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dalam menyediakan data yang akurat dan komprehensif. Dengan adanya kolaborasi yang erat, diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid dan dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan yang akan mempengaruhi kemajuan ekonomi dan sosial di Kalimantan Tengah.
Audiensi ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang lebih luas antara BPS dan Disdik Kalteng. Kedua belah pihak berharap dapat menghasilkan data yang bermanfaat dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas data dan kebijakan pendidikan,” tandas Reza. (Red/Adv)
