DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINEPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Fraksi DPRD Kalteng Soroti Ketimpangan Wilayah dan SDM dalam Pembahasan RPJMD 2025–2029

×

Fraksi DPRD Kalteng Soroti Ketimpangan Wilayah dan SDM dalam Pembahasan RPJMD 2025–2029

Sebarkan artikel ini
Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kalteng.

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, pada Senin (16/6/2025) di Ruang Rapat Paripurna.

Agenda rapat meliputi pembahasan Raperda Inisiatif DPRD tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap Raperda RPJMD yang diajukan oleh Gubernur. Namun demikian, sejumlah catatan penting tetap disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen.

> “Semua fraksi mendukung Raperda RPJMD, tapi ada catatan yang disampaikan sebagai bentuk kontrol dan penguatan terhadap program yang direncanakan,” ungkapnya.

Beberapa fraksi memberikan sorotan terhadap isu strategis dalam RPJMD. Fraksi Partai Golkar misalnya, menekankan pentingnya memperhatikan penurunan pendapatan daerah, hilirisasi sektor unggulan, penguatan SDM, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga  CPNS Damkar Barsel Dibekali Ilmu Pemadaman dan Penyelamatan

Fraksi Partai NasDem mengapresiasi penyusunan dokumen yang dianggap partisipatif dan berbasis data. Mereka mendorong sinkronisasi antara RPJMD Kalteng dengan RPJPN dan RPJMN untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, serta menyoroti pentingnya pembangunan yang merata hingga ke daerah tertinggal.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menilai masih ada kekurangan dalam rancangan tersebut, seperti belum tercantumnya peningkatan status RSUD Doris Sylvanus menjadi rumah sakit kelas A dan belum terintegrasinya strategi pengurangan ketimpangan antarwilayah, khususnya di Zona Timur. Mereka juga menyoroti rendahnya tingkat literasi digital dan ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja lulusan baru.

Masukan dan kritik dari fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan, agar RPJMD yang disahkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Baca Juga  Hari Jadi ke-60, Palangka Raya Ditegaskan Sebagai Kota Masa Depan

Rapat ini turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, Staf Ahli Yuas Elko, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. (red/adv)

+ posts