PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, meminta agar kebijakan penertiban angkutan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalteng tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap para sopir dan pengusaha angkutan kecil.
Ia menyatakan, secara prinsip DPRD mendukung langkah Gubernur Kalteng dalam menata lalu lintas dan menjaga kelestarian infrastruktur jalan.
Namun di sisi lain, ia menilai penting bagi pemerintah untuk menyiapkan solusi yang tidak merugikan pelaku usaha kecil di sektor transportasi.
“Penertiban ODOL jangan sampai menimbulkan tekanan baru bagi sopir dan pemilik truk berkapasitas kecil. Perlu ada dialog terbuka dengan semua pihak, termasuk pengguna jasa angkutan,” kata Sudarsono.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti tarif angkutan yang belum sebanding dengan biaya operasional, terutama untuk angkutan Crude Palm Oil (CPO).
Hal ini, menurutnya, membuat pelaku usaha terpaksa menggunakan truk bermuatan lebih besar sebagai bentuk efisiensi.
“Kalau tidak ada penyesuaian upah angkut, sopir kecil tak punya pilihan. Mereka terpaksa beralih ke armada lebih besar untuk menutup biaya,” ujarnya.
DPRD Kalteng, lanjut dia, terus mendorong agar pemerintah merancang kebijakan berbasis keadilan dan keberlanjutan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek baik teknis, sosial maupun ekonomi. (dam)
