PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menyampaikan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalteng terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban Gubernur tersebut dibacakan Wagub dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III Tahun 2025, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (25/8/2025).
Dalam penyampaiannya, Wagub Edy menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD untuk memperkuat arah pembangunan dan menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, Wagub menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng akan melakukan berbagai inovasi pendapatan berkelanjutan.
Upaya itu meliputi peningkatan layanan perpajakan daerah, perluasan basis wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan PAD.
Efisiensi belanja juga akan dilakukan, namun tetap memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan penguatan layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR dan layanan informasi publik PPID.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar, Wagub menyampaikan bahwa Pemprov terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target 5,60 persen.
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain optimalisasi pemasaran produk lokal, peningkatan kualitas produk UMKM, pelaksanaan pasar murah, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Terkait belum optimalnya serapan anggaran di sejumlah OPD, Wagub menegaskan bahwa efisiensi sudah dilakukan sejak tahap pergeseran APBD.
Sedangkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dipastikan mengikuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dialokasikan sesuai aturan.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra, Wagub menjelaskan bahwa Pemprov mendukung stabilitas harga bahan pokok melalui program pasar penyeimbang, subsidi transportasi, serta digitalisasi informasi harga untuk menekan spekulasi.
Sementara dalam penanganan stunting, Pemprov menjadikan isu tersebut sebagai prioritas pembangunan dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota serta unsur non-pemerintah.
Menanggapi Fraksi NasDem, Wagub menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Namun, ia mengakui bahwa defisit anggaran masih dipengaruhi dominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Saya mengajak seluruh anggota dewan sebagai mitra kerja Pemprov Kalteng untuk bersinergi mengoptimalkan pajak daerah dan mencari sumber pendapatan baru agar APBD kita mandiri dan tidak bergantung pada kebijakan pusat,” ucap Edy.
Menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Wagub menyatakan bahwa pengurangan anggaran pada beberapa pos belanja modal tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik.
Program prioritas Kalteng Bermartabat tetap difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir.
Sementara itu, menjawab catatan Fraksi PAN mengenai pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pelosok dan perbatasan, Wagub menegaskan bahwa Pemprov harus selektif menentukan fokus pembangunan mengingat keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah Kalteng.
Menutup penyampaiannya, Wagub Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD.
Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan efektif serta pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengapresiasi jawaban Gubernur yang telah disampaikan Wagub.
“Apabila masih ada hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov Kalteng,” tutupnya. (red/adv)
