JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri terus mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah dalam Asta Cita.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Airlangga mengatakan, TPAKD menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. “Inklusi keuangan menjadi indikator utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ini juga menjadi perhatian dunia, dan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya agenda ini dalam pertemuan dengan Ratu Maxima di Belanda,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian yang diraih Dewan Nasional Keuangan Inklusif sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, termasuk dalam program makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih. “Program ini akan digulirkan lebih cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Airlangga.
Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional. Ada empat langkah utama yang ditempuh, yaitu penguatan ekosistem keuangan digital, peningkatan literasi keuangan, keberlanjutan program, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia TPAKD di daerah.
“Melalui roadmap TPAKD 2026–2030, setiap langkah akan diarahkan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat daerah. Perencanaan matang, pendanaan memadai, dan sistem pemantauan yang transparan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Friderica Widyasari Dewi menambahkan, TPAKD telah menyalurkan pembiayaan melawan rentenir sebesar Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur dan pembiayaan sektor pertanian Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur. “Program Simpanan Pelajar kini telah mencapai 58,32 juta rekening dan menjangkau 72.353 desa melalui Laku Pandai,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga diserahkan TPAKD Award 2025 kepada 5 provinsi dan 10 kabupaten/kota terbaik. Pemenang tingkat provinsi adalah Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan tingkat kabupaten/kota diraih oleh Kabupaten Langkat, Kota Metro, Kota Surabaya, Kabupaten Sumedang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Maros, Kota Palu, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah. (Red/OJK)
