PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai PT Adaro Indonesia berhasil menerapkan pengelolaan pasca tambang yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayyid Abdurrahman, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang PT Adaro di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.
“Dari hasil kunjungan kami, terlihat bahwa PT Adaro menjalankan pengelolaan pasca tambang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya menutup lubang tambang, tetapi juga memastikan lahan bekas tambang bisa kembali produktif,” ujar Habib, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, langkah yang dilakukan PT Adaro menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ia menyebut perusahaan tersebut berhasil mengubah paradigma bahwa tambang tidak selalu identik dengan kerusakan alam.
“Kami melihat adanya pemanfaatan lahan pasca tambang menjadi kawasan pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Ini bukti bahwa komitmen terhadap pemulihan lingkungan benar-benar dijalankan,” katanya.
Selain itu, Habib menilai PT Adaro juga menunjukkan kepedulian besar terhadap masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Perusahaan ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat di sekitar tambang dan membantu mereka mengembangkan usaha kecil. Namun kami berharap pembinaan SDM lokal dapat ditingkatkan agar masyarakat juga bisa mengisi posisi manajerial,” ujarnya.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan PT Adaro layak dijadikan rujukan bagi perusahaan tambang di Kalimantan Tengah agar dapat menjalankan praktik pertambangan yang berkelanjutan.
“Ini bisa menjadi model bagi perusahaan lain di Kalteng dalam mengelola tambang secara bertanggung jawab. Dengan begitu, hasil tambang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” tegas Habib.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak perusahaan dapat memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, lestari, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. (dam)
